BP Batam menyatakan tidak akan mengajukan permintaan dana dari APBN untuk tahun 2027 dan akan membiayai kebutuhan operasional serta pengembangan kawasan melalui penerimaan sendiri (PNBP).

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat dihadiri wakil dan anggota Komisi VI serta jajaran pimpinan BP Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut langkah tersebut sebagai pencapaian historis bagi BP Batam.

Ihram.co.id — “Untuk pertama kali dalam sejarah, BP Batam tidak akan meminta APBN (tahun 2027) tetapi menggunakan PNBP. Ini patut kita apresiasi,” kata Andre Rosiade.

Menurut Andre, kemampuan kawasan menghasilkan penerimaan yang cukup berarti aktivitas ekonomi di Batam mampu mendanai pembangunan tanpa bergantung pada alokasi anggaran rutin pemerintah pusat.

BP Batam dalam pemaparan menjelaskan bahwa pembiayaan mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sumber PNBP, antara lain Uang Wajib Tahunan (UWT) lahan, layanan kepelabuhanan, pelayanan perizinan, serta pengelolaan aset dan layanan kawasan lainnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kemampuan membiayai operasional dan pembangunan melalui PNBP menunjukkan semakin kuatnya fondasi ekonomi Batam.

“Kemandirian ini menunjukkan bahwa Batam tidak hanya mampu menarik investasi, tetapi juga dapat mengelola potensi kawasan secara produktif. Penerimaan yang dihasilkan dikembalikan untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Amsakar.

Investasi Tumbuh Menopang PNBP

BP Batam menampilkan data pertumbuhan investasi sebagai salah satu faktor pendukung kemandirian finansial. Sepanjang 2025, realisasi investasi tercatat Rp69,3 triliun atau 115,50 persen dari target Rp60 triliun.

Tren positif berlanjut pada triwulan pertama 2026 dengan realisasi investasi mencapai Rp17,4 triliun, naik 102,85 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terbesar datang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat 216,18 persen menjadi sekitar Rp10,3 triliun.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan pertumbuhan investasi harus berdampak nyata bagi perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik.

“Pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami terus memastikan bahwa setiap penerimaan yang dihasilkan dari pengelolaan kawasan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung aktivitas ekonomi Batam,” kata Li Claudia Chandra.

PNBP Sebagai Fondasi Kemandirian

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone), Batam mengelola PNBP dari layanan dan aset strategis untuk mendanai operasional, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan layanan bagi masyarakat serta investor.

BP Batam menyatakan model pembiayaan tersebut tidak hanya mengurangi ketergantungan pada APBN, tetapi juga memberi ruang fiskal bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran ke daerah lain yang memerlukannya.

Pengelolaan aset seperti pelabuhan, kawasan industri, layanan lahan, dan fasilitas pendukung investasi disebut terus dioptimalkan sehingga penerimaan digunakan kembali untuk meningkatkan daya saing kawasan.

Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis menuturkan kemandirian PNBP merupakan hasil perbaikan pelayanan, percepatan perizinan, dan penguatan koordinasi dengan pelaku usaha.

“Kemandirian finansial ini harus terus diperkuat dengan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan terukur. Semakin tinggi kepercayaan investor, semakin besar pula aktivitas ekonomi dan penerimaan kawasan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan Batam,” ujar Fary Francis.

Fary menambahkan upaya yang ditempuh mencakup peningkatan tata kelola investasi melalui digitalisasi pelayanan, pemantauan realisasi investasi secara real-time, dan percepatan penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan memperkuat tata kelola kawasan, mengoptimalkan PNBP, dan menjaga pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, BP Batam menyampaikan komitmen untuk mempertahankan Batam sebagai kawasan ekonomi yang mandiri, produktif, dan kompetitif.