Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memberikan perlindungan intensif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sukamta menekankan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut.
Prioritas Perlindungan WNI
“Komisi I mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” ujar Sukamta kepada wartawan pada Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, “Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur.”
Sukamta juga meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi antara perwakilan RI dengan WNI di wilayah terdampak, pemberian imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses kapan saja.
Sikap Politik Luar Negeri Indonesia
Lebih lanjut, Sukamta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara.
“Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” tegasnya.
Komisi I DPR juga meminta pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Pihaknya akan terus mengawasi perkembangan situasi tersebut.
Antisipasi Dampak Tidak Langsung
Sukamta mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik tersebut, seperti potensi gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta instabilitas kawasan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
“Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional,” pungkasnya.
Latar Belakang Serangan AS ke Venezuela
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump. AS menuding Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan mendukung kartel narkoba, yang dituduh bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS terkait narkoba.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela. Aksi AS ini menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional dan dinilai oleh para ahli hukum berpotensi melanggar hukum AS dan internasional.
