Indonesian Business Council (IBC) menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% merupakan respons yang bisa dipahami di tengah tekanan global, namun tidak cukup sebagai satu-satunya solusi untuk menahan pelemahan rupiah.

Chief Economist IBC, Denni Purbasari, menyatakan bahwa sebagai small open economy, Indonesia tidak lepas dari dinamika suku bunga global—termasuk kebijakan Federal Reserve dan langkah Bank of Japan—yang memengaruhi arus modal dan nilai tukar.

BI-Rate Bagian Dari Respons Eksternal

Menurut Denni, kenaikan BI-Rate termasuk bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat kepercayaan pasar, serta mengendalikan ekspektasi inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Namun ia menekankan bahwa keputusan moneter tersebut lebih merupakan respons terhadap tekanan eksternal daripada akibat lonjakan permintaan domestik.

Butuh Bauran Kebijakan

IBC menyoroti bahwa stabilitas rupiah tidak dapat bertumpu hanya pada tingkat suku bunga. Denni mengatakan Indonesia memerlukan bauran kebijakan yang kredibel, antara lain disiplin fiskal, penguatan ruang fiskal, dan konsistensi arah kebijakan ekonomi, agar tekanan terhadap rupiah mereda secara berkelanjutan.

Dampak Kenaikan Suku Bunga Terhadap Sektor Riil

IBC menilai tekanan inflasi saat ini lebih banyak berasal dari faktor biaya seperti harga energi dan biaya produksi, bukan dari lonjakan permintaan domestik. Oleh sebab itu, respons kebijakan harus menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan daya tahan sektor riil.

Denni mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang relatif cepat meningkatkan biaya pendanaan bagi pelaku usaha, rumah tangga, dan pemerintah. Selain itu, kenaikan yield obligasi pemerintah sebagai acuan pasar berpotensi memengaruhi keputusan investasi dan aktivitas ekonomi.

“Dunia usaha memahami pentingnya menjaga stabilitas rupiah. Namun, pada saat yang sama, meningkatnya biaya modal akan terasa di sektor riil, terutama bagi pelaku usaha yang sedang menjaga arus kas, ekspansi, dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Denni.

Koordinasi Kebijakan Diperlukan

IBC mendorong penguatan koordinasi kebijakan makroekonomi—moneter, fiskal, dan sektor keuangan—untuk memastikan sistem perbankan tetap sehat, pembiayaan kepada sektor produktif berlanjut, serta kepercayaan pasar terhadap Indonesia tetap kuat.

Denni menegaskan bahwa dalam situasi ketidakpastian global, stabilitas nilai tukar, kesehatan sistem keuangan, dan kredibilitas fiskal merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menjadi sangat penting agar stabilitas keuangan tetap terjaga tanpa menekan pertumbuhan terlalu dalam,” tutup Denni.