Pemerintah Iran menyatakan tidak akan menggelar negosiasi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Pernyataan itu menegaskan bahwa fokus Tehran saat ini adalah memastikan pelaksanaan poin-poin kesepakatan penghentian perang berjalan sesuai ketentuan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri sekaligus juru bicara tim perunding Iran, Esmaeil Baqaei, menyebutkan pemerintah menempatkan prioritas pada implementasi nota kesepahaman (MoU) sebelum melanjutkan pembicaraan politik lebih jauh.

Syarat Menuju Perjanjian Final

Baqaei mengatakan Pemerintah AS telah menerbitkan izin yang diperlukan berdasarkan Pasal 10 MoU terkait penjualan minyak mentah, dan Iran terus mengawasi realisasinya di lapangan.

Soal Pasal 11 yang mengatur pencairan aset Iran yang dibekukan, Baqaei menyatakan proses implementasinya sedang berjalan. Menurutnya, delegasi ahli Iran dijadwalkan terbang ke Doha, Qatar, akhir pekan ini untuk menindaklanjuti persoalan teknis tersebut.

Ia menjelaskan Iran belum memasuki tahap negosiasi untuk perjanjian final komprehensif. Berdasarkan Pasal 13 MoU, pembicaraan menuju perjanjian final hanya dapat dimulai setelah Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 diterapkan sepenuhnya dan berkelanjutan.

“Tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak Amerika pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan,”

Baqaei juga membantah kabar mengenai adanya pertemuan rahasia dengan pejabat senior AS di Doha. Ia mengatakan jika ada kunjungan pejabat AS yang bertepatan, hal itu tidak terkait dengan misi teknis delegasi Iran.

Isi Pokok Nota Kesepahaman

Nota kesepahaman yang berisi 14 poin antara Iran dan AS mulai berlaku pada 18 Juni 2026. Dokumen itu mengatur beberapa hal krusial, antara lain Pasal 1 mengenai gencatan senjata dan penghentian operasi militer; Pasal 4 terkait situasi di front Lebanon dan penarikan pasukan Israel; serta Pasal 5 yang mengatur koordinasi keamanan dan pelayaran sementara di Selat Hormuz.

Pasal 10 menjadi dasar bagi kelancaran ekspor minyak Iran, sementara Pasal 11 mengatur pencairan aset keuangan yang dibekukan. Implementasi pasal-pasal ini menjadi prasyarat dilanjutkannya pembicaraan politik lebih mendalam.

Prioritas Iran

Menurut Baqaei, langkah Tehran menunda negosiasi lanjutan bertujuan menguji komitmen dan realisasi teknis sebelumnya. Iran menilai penting adanya bukti pelaksanaan poin-poin MoU sebelum memasuki pembicaraan yang lebih mengikat secara politik.

Kesepahaman tersebut dilihat sebagai upaya meredakan ketegangan yang sempat meningkat akibat aksi militer di kawasan dan menghindarkan eskalasi konflik yang lebih luas.