Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memberdayakan koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Gerakan ini akan menjadi garda terdepan dalam memulihkan kondisi ekonomi dan sosial pasca bencana yang melanda wilayah Sumatra.
Peran Koperasi dalam Pemulihan Ekonomi
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, pada Jumat (2/1/2026). Ferry menjelaskan bahwa sejumlah koperasi di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami dampak signifikan akibat bencana.
Khusus di Sumatra Utara, bencana banjir dan tanah longsor dilaporkan menyebabkan kerugian materiil bagi koperasi senilai Rp 37,72 miliar. “Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak bencana. Kemenkop dan LPDB berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan menyeluruh guna meringankan beban para koperasi.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Bantuan Kemanusiaan dan Pendirian Posko
Selain dukungan finansial, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, alat penyulingan air, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Total donasi yang berhasil dikumpulkan dari gerakan ini mencapai Rp 1,86 miliar.
“Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” ujar Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan memfasilitasi pendirian posko-posko yang berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan bagi para korban bencana. Posko ini akan didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Lebih lanjut, posko tersebut juga akan menjadi pusat konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang terdampak.
“Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Pentingnya Pendataan dan Pendampingan
Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana untuk memastikan efektivitas rekonsiliasi dan ketepatan sasaran bantuan. “Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.
Strategi pemulihan selanjutnya mencakup prioritas pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi koperasi yang terdampak. Koperasi juga akan mendapatkan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar dapat kembali berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Ferry.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK, Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Turut hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar; Menteri UMKM, Maman Abdurahman, serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait lainnya.
