Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan sambutan atas kesepakatan baru yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon, menyebutnya sebagai langkah penting untuk menghentikan konflik berkepanjangan dan mewujudkan stabilitas kawasan.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kerangka trilateral yang diumumkan pada 26 Juni merupakan “pencapaian bersejarah” dalam upaya mengakhiri perseteruan yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dujarric menekankan perlunya menyelesaikan isu-isu yang tersisa melalui dialog untuk memastikan kedaulatan dan keamanan di sepanjang Blue Line bagi kedua negara. Ia juga menyatakan PBB berkomitmen mendampingi Israel dan Lebanon dalam memenuhi poin-poin kesepakatan menuju perdamaian permanen.

Situasi Lapangan

Menurut laporan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), situasi di lapangan sempat mereda selama akhir pekan terakhir karena tidak ada peluncuran proyektil yang terdeteksi di area operasi misi.

Namun Dujarric mencatat pasukan penjaga perdamaian masih memantau aktivitas darat kinetik dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serta pelanggaran ruang udara di atas Lebanon.

Isi Kesepakatan

Perjanjian kerangka kerja tiga pihak yang ditandatangani di Washington mencakup sejumlah poin krusial, termasuk penetapan zona keamanan bagi Israel di Lebanon Selatan serta klausul perlucutan senjata penuh terhadap kelompok Hizbullah.

Penolakan Dari Beberapa Pihak

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut. Ia menyatakan kesepakatan yang dicapai di Washington “sama sekali tidak mengikat” dan menilai kesepakatan itu mengancam kedaulatan Lebanon.

Latar Belakang Konflik

Hubungan Israel dan Lebanon telah diwarnai ketegangan dan bentrokan bersenjata selama hampir lima dekade. Blue Line, garis batas yang ditetapkan PBB pada 2000 setelah penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, kerap menjadi titik panas, terutama antara IDF dan Hizbullah.

Eskalasi-konflik terbaru sebelumnya telah memaksa ribuan warga sipil mengungsi, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya bentrokan. Kesepakatan yang dimediasi AS diharapkan menjadi momentum diplomatik untuk meredam konflik, meskipun tantangan di lapangan tetap ada, terutama penolakan terhadap klausul perlucutan senjata dari faksi-faksi lokal.