Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Bahlil menyatakan program ini bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik ke wilayah pelosok. Ia menyebut masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.

“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pembangunan listrik di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Pada 2025, pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi dengan dukungan anggaran Rp 3,6 triliun.

Bahlil mengatakan pembangunan listrik di daerah terpencil kerap tidak menarik secara bisnis karena biaya investasi yang besar. Ia mencontohkan, untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta.

“Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” ujar Bahlil, seraya menyampaikan pengalamannya tumbuh di kampung tanpa akses listrik.

Pemasangan Listrik Gratis

Program listrik desa dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan dan pemasangan listrik gratis melalui bantuan pasang baru listrik (BPBL).

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang masih belum teraliri listrik dapat ditangani secara bertahap hingga 2027, termasuk wilayah yang selama ini sulit dijangkau jaringan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2025 pembangunan kelistrikan direalisasikan di 1.361 desa dan dusun dengan dukungan anggaran Rp 3,6 triliun. Untuk 2026, alokasi naik menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum terjangkau.