Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menepis kabar yang menyebut dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang akan merelokasi pabrik ke Vietnam. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kedua perusahaan masih beroperasi secara normal dan belum merencanakan relokasi maupun pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto, yang menurut pemerintah memiliki total investasi lebih dari Rp 1,9 triliun dan sebagian besar produksinya ditujukan untuk ekspor.

Verifikasi Langsung Ke Lapangan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Kementerian Perindustrian telah melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Kalau kita lihat mereka masih beroperasi secara normal dan ini yang infonya akan PHK semuanya, mereka mengonfirmasi belum pernah ada rencana, baik rencana PHK maupun rencana relokasi ke negara lain juga enggak ada,”

kata Susiwijono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (26/6/2026).

Pemantauan Rantai Pasok dan Kebijakan Insentif

Susiwijono menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan sektor industri, terutama yang menyangkut rantai pasok global. Setiap informasi mengenai potensi gangguan industri akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

“Jadi ini sebenarnya masukan bagus artinya dari sisi pelaku usaha sendiri itu kan berarti memang nyata ada ancaman potensi PHK. Namun di beberapa sektor yang kemarin diisukan itu sebenarnya mereka masih cukup resilien,”

ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan sektor industri melalui pemberian insentif fiskal bagi industri strategis, salah satunya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan perumahan. Namun, kebijakan insentif tersebut tetap mempertimbangkan kondisi ruang fiskal negara.

“Makanya itu menjadi dasar Pak Menko Perekonomian juga memikirkan insentif fiskal untuk beberapa sektor yaitu PPN DTP kan untuk otomotif dan perumahan. Namun kemarin kita juga masih mempertimbangkan ruang fiskal. Jadi memang harus balance,”

tutup Susiwijono.