Pekanbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah penegakan hukum lingkungan pada tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Inspektur Jenderal Polisi Herry Heryawan, Polda Riau berhasil meningkatkan intensitas penindakan kejahatan lingkungan sebesar 24,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data rilis akhir tahun menunjukkan penanganan 148 perkara terkait kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) di 2025, naik dari 119 kasus pada 2024.
Peningkatan Penindakan dan Pengungkapan Kasus
“Peningkatan penindakan terhadap kejahatan lingkungan ini disebabkan karena semakin masifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau dan polres jajaran kepada para pelaku,” ujar Irjen Herry Heryawan pada Senin (29/12/2025).
Salah satu capaian paling signifikan adalah penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Operasi masif yang dipimpin langsung oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Riau dan Polres Kuansing ini diklaim sebagai yang terbesar dalam satu dekade terakhir.
“Sepanjang Januari hingga Desember 2025, kami berhasil mengungkap 17 tindak pidana dengan 35 tersangka. Kami juga melakukan 136 kegiatan pemusnahan yang menghancurkan 772 unit dompeng atau rakit tambang,” tegasnya.
Kapolda menambahkan, efektivitas pemberantasan PETI tahun ini melampaui total pengungkapan selama satu dekade terakhir. Hal ini berkat kolaborasi ketat antara jajaran internal Polri dengan Pemerintah Daerah.
“Dalam 5 tahun kalau kita kumpulkan dari 2018-2024, baru 2025 kegiatan pemberantasan PETI yang dipimpin Wakapolda Riau, Dirkrimsus, Dansat Brimob, Kabid Propam dan Dirpolair dan Polres kuansing berkolaborasi dengan Pemda itu sangat masif dan angkanya melebihi dari 10 tahun pengungkapan PETI yang terjadi di Kabupaten Kuansing,” paparnya.
Pendekatan Restorasi dan Solusi Jangka Panjang
Herry Heryawan menyampaikan keseriusan Polda Riau dalam menangani kejahatan lingkungan tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memulai langkah restorasi lingkungan melalui pendekatan kearifan lokal. Salah satunya dengan membentuk Dubalang Batang Kuantan, yang mengadopsi konsep Pecalang di Bali.
“Kami mengangkat komunitas tingkat lokal untuk bangkit menjadi barrier atau benteng pelindung lingkungan. Dubalang Batang Kuantan ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak lagi merusak alam,” jelas Kapolda.
Sebagai solusi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat, Polda Riau aktif menjembatani percepatan perizinan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Irjen Pol Herry mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian SDA, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Koperasi.
“Kami mendorong agar izin WPR dipercepat dan masyarakat lokal diwadahi melalui Koperasi Merah Putih. Tujuannya jelas, agar masyarakat Kuansing bisa tetap menghidupi keluarga mereka melalui jalur yang legal, aman, dan tidak merusak alam,” tambahnya.
Penyelesaian Perkara SDA dan Penyelamatan Kerugian Negara
Sepanjang tahun 2025, penyelesaian perkara kejahatan SDA, termasuk Karhutla, illegal mining, kehutanan, migas, dan illegal logging, mencapai 196 perkara. Angka ini menunjukkan kenaikan 6 persen.
Langkah-langkah ini diklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.
