Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global yang dibangun di atas hukum internasional kini berada di bawah tekanan besar.

Ia menyerukan komitmen baru dari negara-negara dunia untuk memperkuat kerja sama multilateral dan melakukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pidatonya pada pembukaan sebuah konferensi internasional, Steinmeier menyatakan dunia memasuki fase kritis di mana norma-norma yang selama dekade menjadi pegangan kini terancam runtuh.

Ihram.co.id — “Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam; saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri,”

Steinmeier juga menilai dinamika politik global semakin didominasi oleh politik kekuasaan mentah, pola pikir menang-kalah (zero-sum thinking), dan konfrontasi yang secara bertahap mengikis fondasi sistem internasional yang berbasis kerja sama.

“Semangat kebrutalan dan kekejaman kini sedang melanda politik internasional,”

Multilateralisme Jangan Ditinggalkan

Meski menyoroti kondisi yang memprihatinkan, Steinmeier menegaskan bahwa mundur dari kerja sama multilateral bukanlah solusi.

“Penarikan diri dari PBB akan menjadi tindakan yang picik dan fatal. Namun demikian, PBB memang harus berubah. Badan ini harus menjadi lebih efisien dan efektif, serta membuktikan bahwa mereka mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada para pemimpin otoriter dengan fantasi kemahakuasaan mereka,”

Fokus Pada Reformasi Struktur

Tuntutan reformasi terhadap PBB, menurut Steinmeier, bukan perkara baru tetapi mendesak mengingat sejumlah konflik besar yang gagal diatasi oleh badan internasional itu.

Ia menyinggung struktur Dewan Keamanan PBB—termasuk hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap—sebagai salah satu hambatan utama yang sering menyebabkan kebuntuan politik ketika keputusan tegas diperlukan.

Kritik yang disampaikan Steinmeier mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa perubahan struktural, relevansi PBB dapat tergerus dan institusi itu berisiko menjadi sekadar formalitas dalam menghadapi krisis global.