Komisi XII DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 27,34 triliun untuk anggaran 2027. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi XII dan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 82% atau Rp 22,48 triliun dari pagu tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan program prioritas yang menyasar langsung masyarakat. Sekitar Rp 4,8 triliun atau 13% dialokasikan untuk kebutuhan operasional kementerian.

“Jadi hanya 13% dari pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangan, Minggu (16/6/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan mayoritas anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. “80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat,” tambahnya.

Prioritas Program dan Proyek 2027

Program prioritas yang bakal didanai pada 2027 mencakup pembangunan jaringan gas kota, infrastruktur listrik desa, bantuan pasang baru listrik, pipa transmisi gas, konverter kit untuk petani, serta program transisi energi seperti motor listrik dan kompor listrik.

  • Konverter kit untuk petani: Rp 158,50 miliar
  • Pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem): Rp 3,95 triliun
  • Jaringan gas kota (jargas): Rp 5,21 triliun
  • Infrastruktur listrik desa: Rp 9,746 triliun
  • Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL): Rp 520 miliar
  • Pipa transmisi gas Semarang–Solo: Rp 702,38 miliar
  • Pipa transmisi gas Cirebon–Bandung: Rp 577,56 miliar
  • Program motor listrik: Rp 635,2 miliar
  • Program kompor listrik: Rp 815,6 miliar
  • Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH): Rp 58,58 miliar

Tujuan dan Pelaksanaan Proyek

Bahlil menjelaskan pembangunan pipa gas Dusem bertujuan menghubungkan wilayah surplus gas dengan daerah yang membutuhkan pasokan, khususnya antara Sumatera dan Jawa. Pengembangan jaringan gas kota diharapkan menjadi langkah mengurangi ketergantungan pada LPG.

Pengembangan pipa transmisi gas Semarang–Solo dan Cirebon–Bandung akan dikerjakan secara multiyears untuk memperkuat konektivitas jaringan gas nasional dan meningkatkan keandalan pasokan antardaerah.

Perluasan akses listrik melalui infrastruktur listrik desa dan program BPBL ditargetkan mempercepat pemerataan akses energi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang masih terbatas layanan kelistrikan.

Selain itu, program energi baru terbarukan (EBT) seperti motor listrik, kompor listrik, dan pembangunan PLTMH dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif energi selain LPG. “Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” kata Bahlil.

Melalui postur anggaran ini, pemerintah menargetkan percepatan pemerataan akses energi, penguatan infrastruktur energi nasional, serta peningkatan pemanfaatan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan hingga ke daerah terpencil.