Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas nasional melalui penguatan arsitektur kebijakan yang terintegrasi, yang disebut sebagai Strategic Diamond. Hal ini diungkapkannya usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (29/12/2025).
Sinkronisasi Kebijakan untuk Prioritas Nasional
Presiden telah menetapkan empat prioritas nasional utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Rini Widyantini menjelaskan bahwa kesuksesan program-program ini sangat bergantung pada satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond,” ujar Rini dalam keterangan tertulisnya.
Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung manajemen strategis Presiden. Tujuannya adalah mensinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Empat Pilar Strategic Diamond
Terdapat empat faktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yang meliputi:
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Keuangan
- Kementerian PANRB
- Kementerian Sekretariat Negara
Keempat kementerian ini berada dalam satu strategic diamond pada lapis Presidential Governance Support. Tujuannya adalah untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support bertugas memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
“Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur,” jelas Rini.
Peran Masing-masing Kementerian
Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran untuk mendukung manajemen strategis Presiden. Ia menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kinerja organisasi demi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan Strategic Diamond bertujuan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.
Berikut adalah peran spesifik masing-masing kementerian dalam Strategic Diamond:
- Kementerian PPN/Bappenas: Memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden.
- Kementerian Keuangan: Memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
- Kementerian PANRB: Berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian ini berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.
Optimalisasi Keterkaitan Antar Siklus
Saat ini, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.
Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi. Strategic Diamond diharapkan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
